MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALITAS HAKIM – Miftah Faris, S.H.I

MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALITAS HAKIM
(Studi Perbandingan Indonesia dengan Belanda)

Oleh : Miftah Faris, S.H.I  – Hakim Pengadilan Agama Baubau

Baubau, 9 September 2022

 

PENDAHULUAN

Beberapa waktu yang lalu media masa dihiasi dengan berita terkait oknum hakim yang tertangkap tangan oleh KPK. Terakhir adalah berita tentang tertangkapnya Hakim PN Balikpapan pada hari Jumat 3 Mei 2019 menerima suap dari seorang terdakwa[1]. Hal tersebut bukan lah satu-satunya berita negatif tentang peradilan di tanah air. Ada banyak kabar lainnya yang menambah citra buruk peradilan di Indonesia.

Fakta diatas sangat berkebalikan dengan harapan bangsa terhadap keadilan dan profesionalitas hakim. Julukan “Wakil Tuhan” terhadap profesi hakim sering dilontarkan oleh akademisi maupun praktisi hukum, dimana hakim dianggap merupakan strata tertinggi profesi hukum. Panggilan Yang Mulia terhadap hakim diharapkan selaras dengan integritas dan profesionalitas nya dalam menangani dan mengadili perkara-perkara.

Fakta selanjutnya berdasarkan penilaian Rule of Law Index 2019 yang dikeluarkan oleh World Justice Project menunjukkan bahwa Indonesia berada pada ranking 62 dari 126 negara. Ada delapan indikator yang digunakan dalam penilaian tersebut, antara lain stabilitas pemerintahan, angka kasus korupsi, keterbukaan informasi pemerintahan, Undang-Undang Dasar, stabilitas keamanan, pelaksanaan regulasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Selanjutnya penilaian berdasarkan pada indikator tersebut dilakukan dengan cara survey terhadap beberapa responden dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan dengan metode statistik.[2]

Selanjutnya berdasarkan penilaian yang sama, Belanda pada posisi ke – 6 dari 126 negara dan menempati posisi pertama untuk negara dengan sistem hukum eropa kontinental. Hal ini yang menjadi alasan bagi penulis untuk membandingkan manajemen hakim antara Belanda dan Indonesia.

Perbandingan manajemen peningkatan pofesionalitas dalam tulisan ini meliputi empat hal, yaitu sistem perekrutan hakim, pendidikan hakim, evaluasi dan pengawasan hakim yang. Dengan sistem hukum yang sama antara Belanda dan Indonesia, sudah semestinya Indonesia perlu mengetahui banyak hal terkait manajemen hakim di Belanda, dimana Belanda bisa menduduki posisi ke 6 berdasarkan penilaian WJP Rule of Law Index 2019 sedangkan Indonesia jauh di posisi 62.

Adapun pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah, bagaimana menejemen hakim di Indonesia dan Belanda ditinjau dari 4 hal tersebut?

KEKUASAAN KEHAKIMAN DI BELANDA

Belanda merupakan induk dari sistem peradilan eropa kontinental, dimana kita ketahui bahwa Indonesia secara umum sistem hukumnya lebih condong ke eropa kontinental karena adanya transformasi di era kolonialisme. Namun dibeberapa sisi ada yang berpendapat bahwa sistem hukum di Indonesia adalah sistem campuran. Dalam artian Indonesi menganut sistem hukum eropa kontinental dan juga anglo saxon.

Belanda pada saat ini telah menerapkan pemisahan lembaga antara lembaga peradilan dengan lembaga penuntutan publik. Kedua lembaga ini memiliki organisasi yang berbeda dan memiliki kekuasaan yang berbeda di level pusat. Terdapat kementrian kehakiman yang bertanggung jawab secara politis mengelola Departemen Penuntutan Publik dan kantor-kantor penuntutan publik. Sementara pada lembaga peradilan terdapat Dewan Kehakiman yang mengelola lembaga-lembaga yudisial termasuk didalamnya lembaga peradilan dan hakim. Antara Kementrian Kehakiman dan Dewan Kehakiman adalah lembaga yang berbeda dan terpisah dengan manajemen kebijakan serta manajemen personil yang berbeda juga. Hal ini berlangsung sejak tahun 2002, dimana sebelumnya lembaga peradilan dengan lembaga penuntuu umum dijadikan satu organisasi dibawah kementrian kehakiman.[3]

Sejak Tahun 2002 itulah lahir Dewan Kehakiman sebagai lembaga yang berdiri sendiri. Dewan kehakiman memiliki fungsi administrasi yang dulunya di pegang oleh Kementrian Kehakiman. Tugas utama Dewan Kehakiman adalah untuk mendistribusikan anggaran yang dialikasikan kemudian disalurkan ke Kantor Pengadilan di bawahnya. Kemudian Dewan Kehakiman juga berwenang dalam manajemen peradilan untuk mengelola dan mengembangkan peradilan secara memadai. Hal ini merupakan bagian dalam pengembangan dan implementasi model untuk menejemen kualitas peradilan yang lebih baik.

Peradilan di Belanda terbagi atas 3 tingkatan yaitu district court (rechtbanken) atau dapat disebut sebagai peradilan tingkat pertama, kemudian court of appeal (gerechtshoven) atau tingkat banding, dan suprame court (Hoge Raad) atau dapat disebut sebagai Mahkamah Agung di Belanda. Untuk jumlah nya sendiri di pengadilan tingkat pertama terdapat 19 kantor pengadilan, sedangkan ditingkat banding terdapat 5 kantor pengadilan, dan 1 Suprame Court dimana terdapat 12 provinsi yang menjadi wilayah hukumnya.

KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA

Kemerdekaan  Indonesia    yang  diproklamirkan  pada  tanggal17  Agustus  1945 merupakan  landasan  bagi  terbentuknya  sistem  tata  hukum  baru  yaitu  sistem  hukum Ketatanegaraan Indonesia. Dengan sistem hukum baru tersebut  bangsa Indonesia bertekad untuk  mengganti  seluruh  sistem  hukum  kolonial  dengan  sistem  hukum  nasional  Indonesia. Hal ini merupakan konsekuensi suatu negara merdeka yang dengan bebas berhak mengatur sendiri tata negara dan tata hukumnya.

Konsekwensi dari berdirinya suatu negara yaitu dengan membentuk atau membuat suatu konstitusi dasar dimana pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan suatu UUD yang sering disebut dengan UUD 1945. Kekuasaan kehaiman di Indonesia juga tercantum didalam UUD 1945 BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 24 sampai pasal 25 amandemen ke 3 dan ke 4 UUD 1945. Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya termasuk Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Kemudian ada Mahkamah Konstitusi yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. (Pasal 24 C amandemen ke 3)

Untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran dan martabat serta perilaku hakim dibentuk suatu Komisi Yudisial yang juga diatur dalam UUD 1945 pasal 24 B amandemen ke 3.

REKRUTMEN HAKIM DI BELANDA DAN INDONESIA

Proses rekrutmen hakim disuatu negara dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan manajemen hakim dalam meningkatkan profesionalitas hakim. Karena berawal dari rekrutmen yang akuntabel akan menghasilkan personil personil yang bersih dari KKN. Pada bagian ini penulis hendak membandingkan proses rekrutmen hakim di Belanda dan Indonesia.

  1. Rekrutmen di Belanda

Untuk menjadi seorang hakim di Belanda perlu melalui proses rekrutmen yang panjang. Perekrutan hakim di Belanda dibagi menjadi 2 kategori yaitu, perekrutan dari sarjana hukum dan dari praktisi hukum seperti Pengacara. Ada 5 tahapan rekrutmen mulai dari pendaftaran sampai seseorang dapat ditetapkan menjadi hakim. Adapun tahapannya yaitu;

  1. Pendaftaran Awal

Pendaftaran dilakukan melalui website resmi, dimana peserta diharapkan untuk mengisi form yang telah disediakan, adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah;

  • Lulusan fakultas hukum dan memiliki ijazah dibidang hukum perdata, pidana, dan tata negara.
  • Berkewarganegaraan Belanada
  • Memiliki karakteristik sebagai berikut;
  1. Kemampuan Analisis
  2. Pemahaman Hukum
  3. Ketegasan
  4. Tahan terhadap tekanan
  5. Kemampuan komunikasi yang baik
  6. Tidak pernah di penjara
  7. Test dan Interview

Pada tahap ini tes yang dilakukan meliputi tes terhadap kecerdasan umum dan juga wawancara oleh panitia kepada para kandidat yang terpilih.

  1. Penilaian Psikologis

Selanjutnya dari beberapa kandidat yang telah lolos pada tahab sebelumnya masuk ke tahap penilaian psikologis. Penilaian dilakukan dengan metode tes psikologi pada umumnya dan dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari para kandidat.

  1. Pendidikan Calon Hakim

Selanjutnya pada tahap ini Calon Hakim akan ditempatkan atau ditugaskan ke kantor pengadilan untuk pelatihan. Pelatihan terdiri dari pembelajaran klasikal dan praktek lapangan, dibawah pengawasan seorang mentor, yang biasanya adalah hakim senior atau hakim yang sudah berpengalaman. Periode pelatihan untuk seorang sarjana baru yang telah terpilih adalah 6 tahun. Adapun selama 6 tahun tersebut dibagi kepada 4 kurikulum magang diantaranya yaitu, hukum pidana, hukum perdata, hukum administratif, dan penuntutan umum.

  1. Pengangkatan di Pengadilan Tertentu

Setelah selesai menempuh pendidikan selama 6 tahun, para kandidat calon hakim akan menentukan dimana dia akan bertugas. Para calon hakim akan memilih dimana pengadilan tersebut belum memenuhi kuota hakim, namun sebelum masuk para calon hakim akan diwawancarai oleh hakim di pengadilan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memilih kandidat yang cocok untuk bekerja di suatu kantor pengadilan, berdasarkan penilaian dari para hakim di pengadilan tersebut.

Perbedaan dengan rekrutmen dari praktisi hukum adalah, masa waktu pelatihan atau pendidikan calon hakim. Di persyaratan awal untuk praktisi hukum adalah, telah berpengalaman sebagai praktisi hukum sekurang-kurangnya 6 tahun. Maka dalam hal masa pendidikan akan dikurangi, dan langsung masuk ke kantor pengadilan untuk magang. Selama magang kinerja dari calon hakim tersebut akan dinilai dan bila dirasa sudah memenuhi kulifikasi sebagai hakim maka akan diangkat sebagai hakim. Biasanya para calon hakim membutuhkan waktu 2 sampai 3 tahun untuk bisa memenuhi kualifikasi hakim.

  1. Rekrutmen di Indonesia

Dualisme status hakim di Indonesia menyebabkan adanya hambatan dalam rekrutmen hakim dalam kurun waktu hampir 7 tahun. Pasal 19 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa hakim merupakan pejabat negara, sehingga proses rekrutmennya pun harus diatur dalam peraturan tersendiri. Selama 7 tahun Indonesia belum memiliki peraturan yang pasti tentang pola rekrutmen hakim, hingga pada tahun 2017, Mahkamah Agung Mengeluarkan PERMA No. 2 Tahun 2017 sebagai jawaban atas desakan kebutuhan hakim di Indonesia. Sehingga rekrutmen hakim dapat dilaksanakan di tahun 2017 dengan langkah;

  1. Pendaftaran/ Sleksi Administrasi

Seleksi Administrasi yaitu sleksi awal terkait dengan kualifikasi dasar seorang hakim yaitu;

  • Sarjana Hukum/ Sarjana Hukum Islam (Untuk Pengadilan Agama)
  • Berkewarganegaraan Indonesia
  • Sehat Jasmani dan Rohani
  1. Sleksi Kemampuan Dasar

Seleksi tertulis dibagi menjadi 2 sesi yaitu TKD (Tes Kemampuan Dasar) yang meliputi Intelejensi Umum, Wawasan Kebangsaan dan Kepribadian.

  1. Seleksi Kemampuan Bidang

Selanjutnya TKB (Tes Kemampuan Bidang) terkait dengan pengetahuan hukum para peserta dan juga Wawancara oleh Hakim Tinggi dan Akademisi.

  1. Pra Jabatan dan Pengangkatan sebagai CPNS/ Calon Hakim

Setelah dinyatakan lulus pada tahap ini para kandidat calon hakim harus menempuh pendidikan pra jabatan dimana status sebagai CPNS diangkat sebagai PNS. Karena untuk dapat mengikuti Program Pendidikan Calon Hakim, para kandidat harus ditetapkan Sebagai PNS.

  1. Program Pendidikan Calon Hakim

Setelah dinyatakan Lulus sebagai PNS kemudian para kandidat akan menempuh pendidikan sekitar 2 tahun, dengan skema 3 kali diklat di kelas (pembelajaran klasikal) dan 3 kali magang di kantor pengadilan.

  1. Pengambilan Sumpah sebagai Hakim.

Kemudian setelah para kandidat Calon Hakim dinyatakan lulus dalam Program Pendidikan Calon Hakim tersebut maka akan diambil sumpah sebagai hakim dan ditempatkan pada pengadilan-pengadilan tingkat pertama.

PENDIDIKAN HAKIM DI INDONESIA DAN BELANDA

Manajemen hakim selanjutnya adalah terkait dengan pendidikan hakim. Dimana pendidikan hakim secara bertahap dilaksanakan seperti Training, pendidikan spesialisasi hakim, dan pendidikan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas hakim.

Pendidikan Hakim di Belanda

Di Belanda Pelatihan dan Pendidikan diadakan oleh sebuah departemen pendidikan dan pelatihan hukum dibawah kementrian kehakiman, yang disebut dengan Stichting Studiecentrum Rechtspleging atau disingkat dengan SSR. Pada mulanya lembaga SSR ini berfokus kepada pendidikan yuridis, namun sekarang berkembang ke arah manajemen organisasi yang dikhususkan untuk hakim-hakim terpilih dimana hakim-hakim tersebut akan menduduki jabatan manajemen di Dewan Kehakiman.[4]

Diawal Pendidikan kandidat Raio (Calon Hakim) juga menempuh pendidikan di lembaga SSR. Pendidikan Calon Hakim terbagi dalam dua periode: tingkat dasar dan tingkat pendalaman. Dalam periode dasar, Calon Hakim berturut-turut mengikuti pendidikan di sektor hukum pidana (6 bulan), hukum perdata (10 bulan), hukum tata usaha negara (10 bulan) dan terakhir di kejaksaan (12 bulan). Pada akhir pendidikan dasar, Calon Hakim memilih fungsi hakim atau jaksa. Tergantung pada pilihannya, selama 10 bulan ia akan memperdalam salah satu sektor peradilan –administrasi, perdata, atau pidana3– atau di kejaksaan. Setelah itu, ia menjalani magang di luar pengadilan atau kejaksaan selama (maksimal) 24 bulan untuk mendapat pengalaman bagaimana hukum dan masyarakat saling terkait satu sama lain dan untuk melihat pekerjaan hakim dan jaksa dari perspektif lain.4  Jadi, jika dilakukan purna-waktu, pendidikan Calon Hakim biasanya berlangsung selama enam tahun.5 Jika keseluruhan pendidikan berjalan dengan hasil baik, kepada Calon Hakim diberikan selembar piagam dalam acara yang meriah. “Akta-kepakaran” ini merupakan bukti bahwa ia dianggap layak untuk bekerja sebagai hakim/jaksa.[5]

Pendidikan Hakim di Indonesia

Hakim yang berkualitas hanya dapat lahir melalui sistem rekrutmen, seleksi dan pelatihan yang baik. Odette Buitendam menyatakan, bahwa “good judge are not born but made”[6]. Pendidikan Hakim di Indonesia dilakukan oleh BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL yang merupakan bagian dari Mahkamah Agung RI. Untuk pelaksanaan pendidikan Calon Hakim, Mahkamah Agung mengeluarkan buku panduan Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu yang dikeluarkan pada tahun 2010. Didalam panduan tersebut memuat tujuan atau goal dari program pendidikan dan pelatihan Calon Hakim.

Program pelatihan bagi hakim di Indonesia terdiri dari dua kategori yaitu pelatihan umum dan pelatihan sertifikasi. Ruang lingkup pelatihan umum lebih luas. Sedangkan ruang lingkup pelatihan sertifikasi lebih spesifik yaitu peradilan anak, tindak pidana korupsi, lingkungan hidup, niaga dan yang terbaru adalah ekonomi syariah. Pelatihan hakim merupakan satu hal yang wajib dilakukan Mahkamah Agung. Namun dikarenakan jumlah anggaran yang dialokasikan pertahunnya tidak mencukupi untuk dilakukan pelatihan secara keseluruhan maka untuk sertifikasi tersebut diperuntukkan bagi sebagian hakim yang telah memenuhi kualifikasi khusus.

Semua hakim pada prinsipnya harus mengikuti pelatihan yang dilakukan secara rutin. Namun, karena jumlah hakim yang relatif banyak dan dana terbatas maka bisa melakukan pelatihan hakim dengan model Training of Trainer. Training of Trainer (ToT) adalah pelatihan yang diperuntukkan bagi orang yang diharapkan setelah selesai pelatihan mampu menjadi pelatih dan mampu mengajarkan materi pelatihan tersebut kepada orang lain. Hakim yang dipanggil untuk mengikuti pelatihan, setelah kembali ke pengadilan masing-masing wajib transfer of knowledgekepada hakim yang tidak mengikuti pelatihan. Selain itu sudah saatnya pelatihan-pelatihan tidak harus dilakukan terpusat di Badan Litbang Kumdil Megamendung, namun dilaksanakan juga di Pengadilan Tinggi wilayah masing-masing hakim yang ditunjuk mengikuti pelatihan.[7]

EVALUASI DAN PENGAWASAN HAKIM

Pengawasan dalam penyelenggaraan peradilan tidak dapat dilepaskan dari masalah  independensi dan kemandirian kekuasaan kehakiman serta akuntabilitas para pelaku pelaksana peradilan. Setiap negara memiliki sistem pengawasan yang berbeda – beda, pada bagian ini akan dibahas terkait evaluasi dan pengawasan hakim di Belanda dan Indonesia.

Evaluasi dan Pengawasan Hakim di Belanda

proses evaluasi hakim di Belanda dilakukan dengan cara setiap hakim dibekali untuk saling mendukung profesionalisme satu sama lain. prosedurnya adalah suatu saat seorang hakim akan meninjau datang ke sebuah kantor pengadilan dan mengamati cara hakim melakukan persidangan di pengadilan tersebut kemudian memberikan hasil pengamatannya dengan sebuah penilaian. prosedur evaluasi ini dapat diartikan sebagai evaluasi internal antar hakim.

dalam proses evaluasi ada sebuah model penilaian yang baru-baru ini diterapkan di belanda, model penilaian ini terdiri dari beberapa faktor penilaian yaitu;

  1. Netralitas Hakim saat menangani perkara
  2. Integritas Hakim
  3. Kejujuran dan Ketepatan waktu penyelesaian perkara
  4. Pertimbangan Hukum
  5. Keahlian dalam persidangan
  6. Perlakuan terhadap para pihak dan profesionalitas hakim

Fungsi dari evaluasi dan pengawasan diatas merupakan wewenang dari Dewan Kehakiman. Akan tetapi pelaku pengawasan tetap dari masing-masing hakim sendiri.

Evaluasi dan Pengawasan Hakim di Indonesia

Pengawasan dalam penyelenggaraan peradilan tidak dapat dilepaskan dari masalah  independensi dan kemandirian kekuasaan kehakiman serta akuntabilitas para pelaku pelaksana peradilan. Fungsi Evaluasi dan Pengawasan Hakim di Indonesia ada 2 macam, yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan Internal dilakukan oleh Mahkamah Agung didalam Badan Pengawasan. Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY).

Pengawasan Internal oleh Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 39 Undang-undang no 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa:

  • Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.
  • Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.
  • Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Akan tetapi pengawasan dan kewenangan tersebut tidak mengurangi kebebasan Hakim dalam memutus perkara.

Selanjutnya pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial, yang diatur dalam Pasal 24 B Undang – Undang Dasar 1945. Juga diatur dalam pasal 40 Undang-undang no 48 Tahun 2009, yaitu;

  • Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial.
  • Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial merupakan usaha untuk meningkatkan profesionalitas, serta menjaga kewibawaan Peradilan di Indonesia

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas dapat kita simpulkan bahwa terdapat beberapa perbedaan terkait dengan menejemen peradilan di Indonesia dan Belanda. Pertama, sisitem rekrutmen di Indonesia dan Belanda berbeda, hal ini dikarenakan belum adanya kepastian terkait dengan dualisme status Hakim di Indonesia yaitu sebagai PNS dan Pejabat Negara. Sehingga perekrutan hakim di Indonesia sebelumnya harus melalui sleksi seperti PNS. Kedua, pendidikan hakim di Belanda lebih lama dibanding dengan Indonesia, dan penyelenggara pendidikan hakim di belanda juga dilakukan oleh lembaga tersendiri dibawah Kementrian Kehakiman. Sedangkan di Indonesia fungsi tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung didalam suatu badan dibawahnya. Ketiga, terkait pengawasan dan evaluasi, di Belanda dilakukan oleh lembaga eksternal yaitu Dewan Kehakiman, akan tetapi evaluasi dan pengawasan internal juga dilakukan meskipun sifatnya tidak menghukum. Di Indonesia fungsi pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh Mahkamah Agung untu Internal dan Komisi Yudisial untuk Eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

Indriati Amarini, “Evaluasi Program Peningkatan Kompetensi Hakim  Melalui Pelatihan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan di Indonesia”, JH Ius Quia Iustum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Volume 25 Issue 1, Januari 2018.

Philip M. Langbroek, “Recruitment, Professional Evaluation, and Career of Judges and Prosecutors in The Netherlands”, Research Centre for Judicial Studies (CeSROG), University of Bologna, Italy.

Rifqi Sjarief Assegaf,  “Hanya Hakim Yang Bersih Dan Kompeten Yang Layak Adili Koruptor”, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 2 No. 1 Januari 2002, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

SSR, “Studiegids Raio – Opleiding” diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh The Indonesia – Netherlands National Legal Reform Program, Mei 2009.

Tempo.com, “5 Fakta Terkait OTT Hakim PN Balikpapan” 5Mei 2019, https://nasional.tempo.co/read/1203197/5-fakta-terkait-ott-hakim-pn-balikpapan di akses pada hari Sabtu, 12 Oktober 2019

World Justice Project “Rule of Law Index 2019” https://worldjusticeproject.org. Akses pada hari sabtu 12 Oktober 2019.

[1] Tempo.com, “5 Fakta Terkait OTT Hakim PN Balikpapan” 5Mei 2019, https://nasional.tempo.co/read/1203197/5-fakta-terkait-ott-hakim-pn-balikpapan di akses pada hari Sabtu, 12 Oktober 2019

[2] World Justice Project “Rule of Law Index 2019” https://worldjusticeproject.org. Akses pada hari sabtu 12 Oktober 2019.

[3] Philip M. Langbroek, “Recruitment, Professional Evaluation, and Career of Judges and Prosecutors in The Netherlands”, Research Centre for Judicial Studies (CeSROG), University of Bologna, Italy, Chapter 5, hlm 159.

[4] Philip M. Langbroek, “Recruitment, Professional Evaluation, and Career of Judges and Prosecutors in The Netherlands”……, hlm 173.

[5] SSR, “Studiegids Raio – Opleiding” diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh The Indonesia – Netherlands National Legal Reform Program, Mei 2009.

[6] Rifqi Sjarief Assegaf,  “Hanya Hakim Yang Bersih Dan Kompeten Yang Layak Adili Koruptor”, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 2 No. 1 Januari 2002, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

[7] Indriati Amarini, “Evaluasi Program Peningkatan Kompetensi Hakim  Melalui Pelatihan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan di Indonesia”, JH Ius Quia Iustum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Volume 25 Issue 1, Januari 2018, hlm 194.

Comments are closed.