Resume Buku “Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama”

Judul buku : Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama
Pengarang : Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.IP, M.Hum.
Impresum  : Prenadamedia Group, 2016, Jakarta, cetakan ke-3
Kolasi        : 15 x 23 cm, xviii, 502 hlm
Kata kunci : sengketa, ekonomi syariah, hukum

Ekonomi syariah mencakup bidang ekonomi yang cukup luas, tidak hanya membahas tentang aspek perilaku manusia yang berhubungan dengan produksi dan konsumsi, tetapi juga membahas segala aspek ekonomi yang membawa kepada kesejahteraan umat berdasarkan prinsip-prinsip universal Islam seperti al-falah, hayatan thayyibah, ukhuwwah, keadilan sosioekonomi dan kebutuhan-kebutuhan spiritual lainnya. Hukum Islam atau yang sering disebut syariah mengatur segala peri kehidupan manusia secara menyeluruh, yaitu hubungan manusia dengan Allah SWT (ibadah) dan hubungan antar sesama manusia (muamalat).

Hubungan hukum dengan ekonomi bukan hubungan satu arah, tetapi hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi, dapat dikatakan bahwa sudah seharusnya hukum selalu berada di belakang kegiatan ekonomi sebagai sebuah rambu. Demikian halnya dengan hukum ekonomi syariah yang merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur kegiatan-kegiatan dan produk-produk ekonomi syariah.

Hukum ekonomi Syariah di Indonesia pada umumnya baru tersedia dalam bentuk fiqih dari para fuqaha’, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dan dalam Peraturan Bank Indonesia. Lahirnya UU No. 3/2006 telah memberikan kewenangan kepada peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang meliputi bank, lembaga keuangan mikro, asuransi, reasuransi, obligasi dan surat berharga jangka menengah, sekuritas, pembiayaan, pegadaian, dana pensiun lembaga keuangan serta bisnis syariah. Namun dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan ekonomi syariah belum ada aturan khusus yang mengatur tentang hukum formiil (hukum acara) dan hukum materiil tentang ekonomi syariah.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan tradisi hukum positif Indonesia berdasarkan UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terbagi menjadi dua yaitu perdamaian dan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) dan arbitrase, sedangkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan baik melalui perdamaian (sulh) maupun secara arbitrase (tahkim) akan diselesaikan melalui lembaga pengadilan (wilayat al-Qadha). Hal ini tidak bertentangan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan hukum Islam.

Konsep sulh (perdamaian) sebagaimana yang tersebut dalam berbagai kitab fikih merupakan satu doktrin utama hukum Islam dalam bidang muamalah untuk menyelesaikan suatu sengketa, dan ini sudah merupakan syarat mutlak dalam kehidupan masyarakat manapun, karena pada hakikatnya perdamaian bukanlah suatu pranata positif belaka, melainkan lebih berupa fitrah dari manusia. Berdasarkan UU No. 30/1999 telah dijelaskan beberapa bentuk ADR yakni melalui
konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, pendapat atau penilaian ahli.

Arbitrase (tahkim) yakni pengangkatan sesorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai. Di Indonesia terdapat beberapa Lembaga arbitrase antara lain BANI dan BASYARNAS (dulunya BAMUI). Prosedur beracara maupun pelaksanaan putusan baik BANI maupun BASYARNAS pada prinsipnya tidak ada perbedaan. Dan putusan kedua lembaga tersebut baru dapat dilaksanakan (dieksekusi) dengan menyerahkan dan mendaftarkannya kepada Pengadilan Negeri.

Jika sengketa tidak dapat diselesaikan melalui keduanya, maka dapat diselesaikan melalui pengadilan. Pemilihan lembaga peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa bisnis (ekonomi) syariah merupakan pilihan yang tepat dan bijaksana. Hal ini selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang menjadi landasan keduanya, juga aparat hukumnya yang beragama Islam dan menguasai hukum Islam. Di samping itu kerelaan para pihak untuk tunduk pada aturan syariat Islam telah dituangkan dalam klausul kontrak yang disepakati.

Comments are closed.