ZONA INTEGRITAS

A. PROSES (60) DOKUMEN
I. MANAJEMEN PERUBAHAN (5)
1 Tim Kerja (1)
a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas ? LINK
b. Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas ? LINK
2 Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas (1)
a. Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ? LINK
b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? LINK
c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM ? LINK
3 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2)
a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana ? LINK
b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas LINK
c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti ? LINK
4 Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1)
a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM ? LINK
b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ? LINK
c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? LINK
d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? LINK
II. PENATAAN TATALAKSANA (5)
1 prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama (1,5)
a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi LINK
b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan LINK
c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi LINK
2 E-Office (2)
a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? LINK
b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? LINK
c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? LINK
d Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? LINK
3 Keterbukaan Informasi Publik (1,5)
a. Kebijakan tentang  keterbukaan informasi publik telah diterapkan LINK
b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik LINK
III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)
1 Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi (2)
a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? LINK
b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? LINK
c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? LINK
2 Pola Mutasi Internal (2)
a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? LINK
b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? LINK
c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? LINK
3 Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (3)
a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi ? LINK
b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? LINK
c. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan LINK
d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya. LINK
e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) ? LINK
f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? LINK
4 Penetapan kinerja individu (4)
a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi LINK
b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya LINK
c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik LINK
d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll). LINK
5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai (3)
a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan LINK
6. Sistem Informasi Kepegawaian (1)
a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala. LINK
IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)
1 Keterlibatan pimpinan (5)
a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan LINK
b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja LINK
c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala LINK
2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5)
a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada LINK
b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil LINK
c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) LINK
d. Apakah indikator kinerja telah SMART LINK
e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu LINK
f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja LINK
g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja LINK
h Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten LINK
V. PENGUATAN PENGAWASAN (15)
1 Pengendalian Gratifikasi (3)
a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi LINK
b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan LINK
2 Penerapan SPIP (3)
a. Telah dibangun lingkungan pengendalian LINK
b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan LINK
c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi LINK
d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait LINK
3 Pengaduan Masyarakat (3)
a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan LINK
b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti LINK
c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat LINK
d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti LINK
4 Whistle-Blowing System (3)
a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ? LINK
b. Whistle Blowing Systemtelah diterapkan LINK
c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System LINK
d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti LINK
5 Penanganan Benturan Kepentingan (3)
a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama LINK
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi LINK
c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan LINK
d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan LINK
e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti LINK
VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)
1 Standar Pelayanan (3)
a. Terdapat kebijakan standar pelayanan LINK
b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan LINK
c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan LINK
d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP LINK
2 Budaya Pelayanan Prima (3)
a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima LINK
b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media LINK
c. Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar LINK
d. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi LINK
e. Terdapat inovasi pelayanan LINK
3 Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4)
a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan LINK
b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka LINK
c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat LINK